Oleh: Ney Sobolim
LATAR BELAKANG
Wilayah Selatan Papua merupakan daerah dataran rendah nan subur dan indah. Bentangan daratan dari Pegunungan Yahukimo hingga selatan Merauke menyimpan hutan alami dengan segalah jenis hewan dan tumbuhan yang dikelola masyarakat adat dalam skala kecil. Sejak ratusan bahkan ribuan tahun masyarakat adat hidup nomanden dengan memanfaatkan Sagu, Kasbi, Babi Hutan, Kasuari, Pisang, Ikan dll. Kabupaten Yahukimo sendiri baru dimekarkan dari Jayawijaya pada 2004, sebelumnya ditemukan oleh penginjil dari Yali dan Hupla lalu membuka pos-pos pengilan di sana sekitar dekade 1980-an. Sebelumnya lagi, kayu dan gaharu di wilayah ini dieksploitasi oleh para pemburuh melalui Merauke.
Di wilayah ini tebu yang dihisap lalu dibuang bisa tumbuh kembali menggambarkan tingkat kesuburan tanah. Hal ini kemudian dilirik pemerintah kolonial NKRI bersama investor untuk mengulangi kesuksesan mereka di wilayah Selatan lain seperti Merauke, Boven Digul dan Asmat. Jokowi membuat Perpres Nomor 109 Tahun 2020 untuk Percepatan didalamnya dibahas Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate). Program ini untuk membantu ancaman krisis pangan akibat Covid-19.
Pada bulan Mei 2021 Panglima dan Kapolri memanggil bupati-bupati dari wilayah konflik Yahukimo, Puncak Jaya, Intan Jaya, Nduga, Peg. Bintang, Tolikara, Boven Digul dan Lani Jaya. Belum dijelaskan apa yang dibahas dalam pertemuan ini. (https://bit.ly/3nmkWlp).
Baru-baru ini ditengah trauma masyarkat akibat penyerangan kelompok orang yang menyerang beberapa warga di gereja yang mengakibatkan tuju orang meninggal dan puluhan luka-luka bupati mewacanakan akan membangun markas Brimob. Dan baru-baru ini beredar foto aparat kolonial Indonesia menggusur lahan lokasi pembangunan Mako Brimob. Hal ini kemudian direspon dengan penolakan terlebih oleh mahasiswa.
DASAR PENOLAKAN
Dilihat dari tanggapan penolakan ini pada umumnya melihat masuknya proyek state food tidak lain adalah program kapitalis di bidang pangan yang dampaknya akan mengambil alih tanah ulayat, membabat hutan dan dampak sosial yang akan ditimbulkan di kemudian hari. Kehadiran Mako Brimob tidak untuk melindungi masyarakat sebaliknya menambah melindungi proyek, seperti lazim terjadi di berbagai daerah. Dalam tulisan ini dapat saya menulis beberapa dasar atau alasan penolakan kedua proyek ini diantaranya. Pertama, Yahukimo merupakan daerah baru yang tidak harus membangun Mako Brimob. Kabupaten lama seperti Jayawijaya pernah menolak. Kedua, proyek state food atau kapitalisasi dalam pangan ini akan mematikan pangan lokal dan mengalihkan kepentingan lahan menjadi ke industri dari tangan masyarakat adat yang mengelola dengan asas kekeluargaan. Ketiga, ada banyak contoh proyek serupah meminggirkan masyarakat adat. Keempat, adanya fakta Indonesia maupun di Papua kehadiran Kepolisian maupun Tentara hanya untuk melindungi proyek bukan melindungi masyarakat. Kelima, sudah menjadi kesadaran kolektif kehadiran Kepolisian di Yahukimo telah menciptakan rasa takut dan traumatis tersendiri. Keenam, Papua merupakan wilayah sengketa antara rakyat dan pemerintah NKRI yang hingga saat ini pemerintah NKRI tidak punya itikad baik untuk menyelesaikan persoalan utama.
MENOLAK PROYEK NEOLIBERALISME
Lima poin di atas sedikit dari banyak alasan mengapa kami harus menola proyek state food dan pembangun Mako Brimob. Alasannya, sejak Indonesia masuk dalam pasar bebas atau menerapkan program neoliberalisme seluruh kekayaan alam dijual kepada kapitalis global. Papua adalah salah satu yang menjadi korban dari proyek neoliberalisme. Misalnya, proyek MIFEE di Merauke yang mana diserahkan kepada 32 perusahaan untuk kelola tanah adat suku Marind perusahaan membawah sekalian tenaga kerja dari luar. Di saat yang sama masyarakat adat disingkirkan dari tanahnya sendiri. Ini salah satu contoh terdekat. Belum lagi kehadiran militer dan dampak sosial yamg ditimbulkannya.
Sementara baru-baru ini pemerintah NKRI mengesahkan UU Omnibus Law Cipta Kerja, didalamnya hak ulayat dan perlindungan teehadap lingkungan (AMDAL) dihilangkan. Dengan klaim Omnibus Law akan mengurangi kedaulatan rakyat dan kerusakan lingkungan serta ancaman bagi kelangsungan fauna flora yang terdapat di dalamnya.
Maka, kepada pemerintah Yahukimo, alasan proyek ini akan dikerjakan oleh putra daerah atau mengurangi pengangguran ini tidak mendasar. Kenapa? Proyek yang dikerjakan industri tentu bebas dari campur tangan pemerintah. Agar hasil dari proyeknya berhasil industri butuh tenaga kerja dari manajemennya yang terampil. Kalau alasannya karena ada pengangguran, kami bertanya kenapa mau mendatangkan guru-guru dari luar Papua?
Kedua argumen ini ketidakmampuan pemerintah daerah dalam membuka lapangam pekerjaan.
SOLUSI
Sebagai anak daerah yang baik, kami harus mengkritik dan juga memberikan solusi. Maka, ada beberapa solusi yang dapat saya tawarkan dalam tulisan pendek ini.
Tanah yang kaya dan subur ini harus kembangkan perkebununan multikultur bukan monokultur--yang dibangun untuk kepentingan pasar.
Pangan lokal multikultur seperti Sagu, Pisang, Kasbi dll. dikembangkan dengan pelatihan agar masyarakat kelola tanahnya sendiri. Selain itu kasih pelatihan dan kembangkan tanaman kopi coklat dsb. agar masyarakat lebih berdaulat. Toh, saat ini mereka tidak banyak mengeluh walaupun pemerintah sendiri tidak di daerah.
Untuk keamanan dari internal masyarakat undang semua kepala suku dan pemuda dan harus sepakat untuk menjaga keamanan dan hentikan perang antar suku. Jika terjadi konflik harus dilihat secara mendalam dan teliti.
Untuk konflik TNI-Polri dengan TPNPB itu bukan ranah pemda, sehingga kasih batasan wilayah.
Semarang, 24 Oktober 2021
Belum ada tanggapan untuk "Landasan Menolak State Food & Markas Brimob di Yahukimo"
Post a Comment