Foto: biofarma.co.id
Sejak kemunculan Covid-19 kegiatan masyarakat dibatasi, segalah aktivitas dilakukan secara online. Alat paksa negara dikerahkan untuk mengawasi masyarakat yang mencari makan untuk bertahan hidup. Di sisih lain, angka kematian terus meningkat utama mereka yang lanjut usia. Kenapa pemerintah seperti itu? Apa kepentingan dibalik virus ini? Bagaimana dunia pasca pandemi?
Ini semua menjadi tidak menentu, apalagi informasi dan penelitian yang kontra dengan kebijakan ini tidak diberi ruang baik di sosmed maupun lembaga-lembaga riset. Dalam kondisi ini muncul teori konspirasi. Teori konspirasi sendiri berangkat dari cara pandang idealis/borjuis kecil yang rugi akibat kebijakan pemerintah dalam masa pandemi. Disisih lain, dengan filsafat materialis kita dapat mempelajari dan meramalkan kekalutan kondisi ini berdasar fakta.
Teori Materialisme Historis atau konsep materialisme tentang sejarah dan Dialetika sebagai metodenya mengungkap perkembangan sejarah ditentukan oleh kondisi material. Ekonomi (basis) menentukan suprastruktur (institusi politik, sosial, seni, gagasan dsb.)
Faktor terbentuk tatanan masyarakat adalah cara / corak produksi yaitu alat produksi (tempat kerja dan alat untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup), tenaga produktif (tenaga kerja manusia yang bekerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup), hubungan produksi (siapa yang menguasai, siapa yang bekerja dan siapa yang diuntungkan).
Corak produksi komunal primitif dengan alat sederhana seperti batu dan kayu terus berkembang hingga abad ke 21 ini. Kapitalisme sebagai corak produksi masyarakat sejak kemunculan terus memajukan tenaga produktif jauh lebih maju hingga sekarang berbasis pada komputer dan internet. Namun, perkembangannya tidak merata atau tidak semua orang punya akses. Maka, rezim-rezim di sejumlah negara terbelakang bekerja untuk membangun fasilitas dan mensosialisasi. Selain itu, menteri atau jabatan strategis diisih oleh orang-orang yang pro teknologi yang pada umumnya dikuasai konglomerat internasional. Faktor-faktor yang menghambat dihilangkan melalui kebijakan yang ketat.
Indonesia sejak beberapa tahun lalu telah menerapkan neoliberalisme, sebelum kemunculan Covid-19 gencar dikampanyekan teknologi 4.o di mana-mana presiden dan pejabatan pemerintahan mensosialisasikannya dan juga dibuat dalam kebijakan misalnya tes ASN online dsb. Menteri pendidikan bahkan mewacanakan menghilangkan pendidikan sejarah dan mata pelajaran sosial lainnya dari kurikulum. Kemunculan Covid-19 mempercepat proses beradaptasi pada teknologi. Misalnya, kerja online, ibadah online, kerja online dll. Upaya atau kebijakan ini diambil agar masyarakat beradaptasi dengan corak produksi berbasis online. Sementara mereka yang sudah lanjut usia secara usia maupun kreatifitas tidak lagi dibutuhkan selain menanggung beban bagi rumah tangga-rumah tangga penyokong kapitalisme/neoliberal maka harus dikontrol. Populasi manusia yang dibutuhkan imperialisme berbasis teknologi adalah angkatan muda melek teknologi. Sesuai dengan logika kapital yaitu hanya membutuhkan tenaga kerja manusia yang produktif .
Kondisi ini akan akan bertahan hingga masyarakat benar-benar beradaptasi dengan teknologi. Setelah itu penyebaran berita terkait Covid, vaksin dsb. akan hilang sendirinya. Maka masuknya masyarakat dalam corak produksi kapitalisme berdasarkan online. Konsekuensinya hilang solidaritas antar sesama pekerja dengan begini kapitalisme/imperialisme mudah mengontrol kesadaran dan gerak gerik rakyat. Dampak lainnya usaha rakyat konvensional akan dimatikan.
Semarang, 23 Agustus 2021
Artikel keren lainnya:
Belum ada tanggapan untuk "Covid-19 & Kepentingan Neoliberalisme Pendekatan MDH"
Post a Comment