ULMWP Telah Menjebak Rakyat Papua

 

Foto: Koleksi pribadi

Judul agak kontoversi ini ditulis agar pembaca lebih pekah membaca lebih lanjut. The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)  dibentuk pada tahun 2014 atas saran negara-negara anggota MSG bahwa proposal keanggotaan yang pernah diajukan oleh WPNCL dinilai hanya mewakili satu faksi. Sehingga disarankan semua faksi bersatu.

Kemudian semua faksi baik organisasi sipil maupun militer difasilitasi gereja,  adat dan pemerintah Vanuatu di Port Villa. Atas saran pemimpin anggota MSG sebelumnya,  sejak awal terbentuk ULMWP berusaha masuk dalam keanggotaan MSG. Di dalam negeri aksi dukungan masif dilakukan. Baik di Papua maupun di Indonesia. Meski dukungan dari rakyat terus membesar, aksi demonstrasi makin gencar dan terjadi banyak pengorbanan, ULMWP tidak meminta dukungan politik misalnya pengakuan kedaulatan atau hak menentukan nasib sendiri.  Terutama kepada Vanuatu dan Kepulauan Solomon (dibawah kepemimpinan Manasseh Sogavare) yang terang-terangan menentang Indonesia di forum PBB. Justru membawah isu HAM, Lingkungan dan tuntutan minimum yang menjadi isu turunan dampak dari kolonialisme. Ini langkah mundur jika dibandingkan dengan diplomasi  OPM didekade 1970-an yang berhasil mendapat  dukungan / pengakuan dari Vanuatu dan Senegal. Di dalam negeri, ULMWP tidak bergerak membangun basis di tuju wilayah adat, sel-sel hingga ke beberapa kabupaten hingga kampung-kampung. Rakyat digiring untuk mendukung gerakan - gerakan di luar negeri. Di sini muncul kontradiksi dan perpecahan dalam gerakan, antara yang mendukung gerakan di luar negeri dan yang ingin membangun basis di dalam negeri yang kuat.  Inti dari dari persoalan adalah mereka yang percaya pada kekuatan rakyat dan mereka yang berharap dukungan luar negeri, tapi ditambah bumbu-bumbu (kesukuan,  ketokohan dsb.) menyebabkan perpecahan makin melebar. 

Indonesia masuk ke Pasifik menggoda Fiji, kemudian Kepulauan Solomon sedangkan Papua New Guinea sebagai sesama negara anggota APEC tetap tenang melihat permainan ini. Di Indonesia dibentuk tandingan ULMWP dengan beberapa even melibatkan Maluku dan NTT. 

Sementara itu, ULMWP bergegas mengganti kepemimpinan. Berharap pemimpin baru akan membawah kendaraan yang rusak itu. Padahal persoalannya bukan di pemimpin tapi rakyat yang siap menggerakan perubahan dipecah-belah. Perjuangan untuk masuk ke MSG terus didorong akan tetapi tetap saja, Indonesia menjadi tamu terhormat di MSG. Tidak ada itikad baik untuk memperbaiki kehancuran di dalam negeri, sebaliknya memperuncung perpecahan di tubuh militer. 

Atas kebuntuhan itu, tiba-tiba dibentuk pemerintahan sementara. Padahal tidak berniat untuk mengevaluasikan kondisi gerakan. Seruan deklrasi seperti seruan di padang gurun atau lautan pasifik. Tidak semua rakyat menyambut. Indonesia ketawa! 

Lalu, Indonesia yang sbelumnya takut terhadap negara Pasifik yang dianggap kecil namun memiliki suara yang sama di PBB itu untuk menyelesaikan kasus HAM di Papua  lewat Otsus Jilid II nanti,  tentunya sesuai protokol yang ketat atau dengan kata  lainnya kasus-kasus  yang negara anggap ringan. Kalau Indonesia merasa sudah menyelesaikan persoalan HAM di Papua, ULMWP  kehilangan basis material untuk  meyakinkan negara lain. 

Pemerintahan sementara akan mengulang atau membawah isu baru tapi disisih lain mereka bosan. 

Dampaknya, gerakan dalam negeri dikekang dengan alasan Indonesia sudah menyelesaikan pelanggaran HAM. Gerakan dalam negeri akan dialihkan hanya mengadvokasi kasus-kasus melalui LSM.

Tweet

Jangan sampai ketinggalan postingan-postingan terbaik dari Saluran Pikiran | Ney Sobolim Note. Berlangganan melalui email sekarang juga:

Atau sobat juga bisa follow Saluran Pikiran | Ney Sobolim Note dengan mengklik tombol di bawah ini:

Artikel keren lainnya:

Ditulis oleh Admin pada tanggal Thursday, August 26, 2021