Kritik untuk Mogok Sipil Nasional (MSN)

 "Siapkan Diri Menuju MSN" - (Sebuah Wacana)

Satu busur disepakati rakyat bangsa Papua untuk menghantam Kolonialisme-Feodalisme NKRI yang ditopang Kapitalisme-Imperialisme adalah MSN (Mogok Sipil Nasional). Dari namanya jelas sehingga tidak perluh diperjelas. Tapi, maknanya sipil merupakan aksi sadar massa rakyat dalam menuntut hak-haknya, misalnya mogok pabrik oleh buruh dalam melawan pemodal/kapitalis. Contoh lain, revolusi Iran dalam menjatuhkan Monarki dan masih banyak pelajaran sejarah lainnya. Dalam konteks pembebasan nasional yang terkenal adalah aksi rakyat India melawan kolonialisme Inggris, salah satu metode yang dipakai adalah buruh melakukan mogok. Akibatnya tekstil yang menjadi sumber kekuatan kolonial Inggris di India bangkrut.

Di beberapa contoh disebut diatas, tentu ada kesamaan dan perbedaan untuk di Papua. Kesamaan adalah aksi dengan cara mogok. Perbedaannya tidak bisa dibuat secara tergesah-gesah tanpa bahan-bahan terkait kondisi ekonomi - politik di Papua secara nasional. Tapi secara kasar berikut saya jabarkan beberapa hal sebagai wacana saja.

Dari dua contoh yang disebutkan sebelumnya, di Iran dan India rakyat memegang langsung faktor produksi bagi kepentingan kapitalis, sehingga ketika rakyat melakukan mogok mengganggu kedudukan kapitalis. Di Papua, industri ekstratif yang dibangun sekalian dibawah tenaga kerja dari luar. Tenaga kerja orang Papua minoritas. Mungkin belakangan ini ada di perkebunan Sawit.

Mayoritas rakyat dihisap melalui konsumsi. Mayoritas orang Papua terserap dalam birokrasi yang, dalam kapitalisme sendiri dianggap parasit karena tidak secara langsung menguntungkannya. Tapi dengan adanya Otsus, uang dalam jumlah yang besar terserap di birokrasi tapi, kemana uang itu? Habis di konsumi. Di mana semua bahan kebutuhan dipasok dari luar. Akibatnya, harga barang-barang tersebut sangat mahal. Sebagai contoh kami hitung bahan kebutuhan pokok 1 kg beras 20rb, sayur 5rb/ikat, minyak goreng 10rb. Secara kasar massa rakyat urban bisa menghabiskan 200-300rb/hari (belum termasuk biaya tambahan). Lebih gila lagi pembelian dari perkampungan ke kota-kota sentral sekali belanja bisa menghabiskan 5-10 juta.

Dari sedikit fakta diatas, dapat menerangkan bahwasanya mayoritas rakyat Papua dikonsentrasi di birokrasi dan minoritas di industri. Tapi sama-sama dihisap melalui komnsumsi.

Maka mogok yang perluh dilakukan adalah mogok membeli produk luar.

Hal ini sesuai dengan kondisi saat ini, kolonialisme NKRI sendiri terpukul secara ekonomi. QI, Q2 sampai Quartal 3 di tahun 2020 menunjukan pertumbuhan dibawah 5 %. Menkeu, Sri Mulyani sendiri berharap pada investor dan dari belanja rumah tangga. Seperti dikalkulasikan sebelumnya diatas, walaupun rakyat Papua secara populasi sedikit pengeluaran per hari sama dengan mayoritas penduduk di Jawa. Dihitung dari indikator harga bahan maupun perilaku pembelian serta jumlah orang dalam keluarga.

Hal-hal yang perluh didiskusikan;

1. Apa dampak dari mogok belanja

2. Efektifkah mogok birokrasi mengancam kapitalis dan kolonial?

3. Sejauh mana kerja2 penyadaran

4. dsb.

Tweet

Jangan sampai ketinggalan postingan-postingan terbaik dari Saluran Pikiran | Ney Sobolim Note. Berlangganan melalui email sekarang juga:

Atau sobat juga bisa follow Saluran Pikiran | Ney Sobolim Note dengan mengklik tombol di bawah ini:

Artikel keren lainnya:

Ditulis oleh Admin pada tanggal Saturday, June 19, 2021