Pengumaman hasil tes CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) di Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) tahun 2018 baru diumumkan tahun 2020 ini . Tepat di penghujung pemberlakuan Otsus (Otonomi Khusus). Pasca pengumuman di beberapa terjadi protes dari para pencaker yang tidak lolos. Pengrusakan kantor, demonstrasi, pemalangan jalan dan aksi protes lainnya. Dalam video yang viral melalui berbagai media, di salah satu kabupaten seorang warga menyatakan Otsus telah gagal. Maka kami menuntut Papua harus merdeka".
Meski demikian pengumuman ini dapat diasumsikan bahwa pertama, dengan mengangkat beberapa orang mengurangi angka pengangguran Sarjana yang cukup banyak, mulai lulusan 2012 - sekarang. Dengan begitu mengurangi potensi penolakan Otsus Jilid II. Kedua, untuk mengukur angka pengangguran. Dengan adanya banyak pengangguran yang tidak lolos, pemekaran Kabupaten, Provinsi yang sengaja diwacanakan sebelumnya digolkan dalam Otsus Jilid II.
Rencana licik ini tidak bisa didiamkan begitu saja. Bagi CPNS yang lolos, jangan lupakan tuntutan utama rakyat yaitu hak menentukan nasib sendiri / merdeka. Bagi yang tidak lolos, hal ini bukan alasan untuk kemudian mekarkan kecamatan, kabupaten, provinsi baru.
Ingat bahwa Papua merupakan wilayah koloni.
Penguasa koloni membutuhkan tenaga-tenaga yang menjalankan birokrasi di tanah Papua agar kekuasaannya tetap kuat. Selain itu, untuk mengurangi atau mendiamkan suara kita atas pencurian besar-besaran Sumber daya alam yang keuntungannya jauh lebih besar.
Kalaupun Anda-Anda diam setelah diterima sebagai ASN, ingat bahwa uang-uang yang didapatkan tidak akan menunjang penuh kesejahteraan dan penghidupan Anda.
Sebagai contoh, ASN baru dengan gaji 2-3 juta X kebutuhan pokok sehari-sehari mulai dari Bears 1kg = 20.000, sayuran dan bumbu=50-100ribu perhari, ongkos sekolah anak, biaya obat-obatan, bagi keluarga om, anak, tanta, dll. tidaklah cukup. Artinya yang 3 Juta tersebut habits dalam 10 hari pertama. Kemudian hari-hari selanjutnya hutang lagi. Kenapa barang-barang kebutuhan pokok dan pelayan public begitu mahal di Papua? Sekali lagi, Papua adalah wilayah koloni! Yang sejauh ini hanya dijadikan tempat mengambil bahan mentah. Misalnya, berhektar-hektar sawah milik MIFEE di Merauke hasilnya dibawah keluar. Sedangkan tetangganya terdekat Asmat banyak anak-anak mati karena kekuarangan nutrisi 2015 lalu.
Penguasa kolonial Indonesia tidak dan tidak akan pernah mengalihkan teknologi ke tangan rakyat Papua--masyarakat adat, petani, nelayan dsb. Yang kemudian bisa dapat mengembangkan pangan lokal sehingga bahan kebutuhan pokok murah. Karena hal itu akan membuat rakyat berdiri di atas kaki sendiri sehingga dapat mengancam keuntungan tuannya kapitalis dan kekuasaannya sendiri.
Maka, orang Papua dimasukan dalam siklus mendapat uang dalam jumlah besar melalui bansos, membeli barang produk dari luar. Dengan begitu ratusan milyar kembali ke Jakarta. Siklus ini dibangun secara terustruktur mulai dari pendidikan di mana memproduksi sarjana dengan orientasi ASN. Secara kebudayaan dibangun bahwa jalan satu-satunya menjadi sukses adalah ASN.
Paolo Freire, seorang filsuf dan pendidik asal Brazil dalam pedagogi kritisnya mengatakan bahwa pendidikan dan kebudayaan di wilayah koloni dibangun untuk menjalankan kepentingan kolonial. Untuk mendapat tenaga-tenaga murah. Selain itu mendidik orang agar patuh, turut dan bisu atas realita penindasan.
Tapi, dalam kasus Papua bedah sedikit. Di mana penguasa kolonial datang dengan membawah sekalian tenaga-tenaga kerja. Namun, rakyat Papua punya watak reaktif yang tidak dapat ditaklukan, kecuali dengan kekuatan senjata. Nah, potensi ini dapat disatukan dalam aksi bersama untuk tidak tunduk dalam semua produk kolonial seperti Otsus Jilid II.
Butuh kesadaran total, bahwa tanah dan laut kami kaya. Yang cukup until menghidupi hanya 4-5 juta penduduk melalui kemerdekaan sejati: Papua Merdeka!
~A Lutta Continua
Artikel keren lainnya:
Belum ada tanggapan untuk "Pengumum Hasil Tes CPNS di Papua untuk Melanggengkan Kolonialisme dan Eksploitasi Kapitalisme"
Post a Comment