Kenapa Kami Tetap Pada Posisi Tolak Otsus Jilid II

Pasca pengesahan RUU Otsus menjadi UU Otsus, setidaknya  terbagi tiga kelompok. Pertama, dengan tegas menolak Otsus. Kedua, menerima atau menolak alias abu-abu. Ketiga, menerima. Keempat, tidak tahu menahu. 

Dari ketiga kelompok ini yang berbahaya adalah kelompok abu-abu, disisih lain menelak tetapi juga menerima dengan alasan akan ada perbaikan setelah Otsus diterapkan. Untuk kelompok ini perluh diterangkan beberapa:

1. Otsus Adalah Masa Depan Rakyat Papua. 

"tidak ada hukum internasional yang mensahkan Papua Barat sah dalam NKRI", Victor Yeimo. Benar, bahwa sebelum dan sesudah pengesahan para agen komprador NKRI membingungkan kita untuk membahas hanya soal uang. Padahal Otsus mencakup semua bidang (Universal) terlebih status politik dan masa depan rakyat Papua dalam NKRI. Secara historis, hasil Pepera 1969 tidak disahkan, resolusi PBB No. 2504 hanya dicatat dengan pengecualian Indonesia membangun Papua selama 25 tahun. Terhitung tahun 1969 sampai 1975 diadakan referendum ulang. Tapi rezim fasis Soeharto didukung imperialis mengabaikan perjanjian tersebut. Atau menjadikan Papua menjadi Daerah Operasi Militer (DOM). Selanjutnya, akibat tuntutan politik rakyat kencang di akhir dekade 1990-an pemerintah Indonesia berusaha berkompromi dengan memberikan konsesi Otonomi Khusus. 

Pemberian Otsus dijadikan kampanye untuk mendapat legitimasi internasional. Bahwa Papua sudah diberikan Otsus. Kegagalan di berbagai bidang ulah orang Papua sendiri. Hal ini turut menutup berbagai kasus kejahatan kemanusiaan dan lingkungan selama setengah abad ini. 

2. Otsus Jilid I Gagal Total

Dari laporan berbagai lembaga kesimpulan yang diambil adalah Otsus gagal total. Ditambah pasal-pasal dalam UU 21 tahun 2021 tidak dijalankan. Lembaga-lembaga yang dibentuk hanya menjadi boneka. Sementara semua kebijakan diambil alih Jakarta. Untuk melanjutkan Otsus Jilid 2, aspirasi rakyat tidak didengar. 

3. Otsus Jilid II Tidak Jelas

Untuk mengukur capaian dan kekurangan terlebih duluh menampung aspirasi masyarakat yang menjadi subyek dan obyek Otsus. Namun itu tidak dilakukan, justru anggota DPR dari berbagai fraksi yang tidak berkepentingan turut terlibat dalam pembahasan. Sehingga dapat dipastikan kebijakan langsung dari atas ini tidak lain meloloskan kepentingan negara dan kapitalisme global. 

4. Otsus Jilid II Kepentingan Kapitalisme

Sebekumnya, pemerintah NKRI telah mensahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. UU  sapuh jagad ini mengatur  semua sisih dengan dalih uu lama berwajah kolonial tetapi isinya lebih kolonial. Pasal-Pasal yang mengatur hak-hak masyarakat adat, lingkungan, kebijakan pemerintah daerah dihilangkan. Artinya semua kebijakan akan diambil alih pusat. 

Dengan demikian, UU Otsus hanya menjadi surat izin bagi pemerintah NKRI untuk mengambil banyak dari Papua. Konsekuensinya kejahatan kemanusiaan akan meningkat pesat. 

5. Solusi

Bahwa dalam berbagai aksi kami telah menolak dengan tegas, bahkan dibuat peti mati. Dengan demikian kami harus tetap pada posisi menolak. Ada yang pesimis, bilang pusat sudah sahkan jadi biar saja. Pertanyaan untuk mereka, apakah pusat akan mendengar aspirasi penolakan? 

Yang jelas, semua forum-forum demokratis telah dibatas. Bahkan MRP yang sesuai UU pun dibatasi. Jelaslah bahwa kolonial Indonesia tidak akan pernah menerima aspirasi rakyat Papua. 

Maka, gabungkan diri Anda di sekber-sekber baik pusat mapun wilayah-wilayah .